NATUNA – Nelayan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) tidak setuju dengan wacana pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite pasalnya kenaikan BBM akan mengakibatkan membengkaknya biaya operasional dan mengancam mata pencaharian nelayan, dimana akan banyak nelayan yang tidak bisa melaut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu memberi sinyal bahwa pemerintah bakal menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.
Wacana tersebut buntut dari membengkaknya anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi pada 2022. Mendapatkan kabar tersebut nelayan Natuna kompak menyatakan tidak setuju.
Ketua Nelayan Lubuk Lumbang Herman menjelaskan, jika BBM naik maka kebutuhan bahan pokok juga akan ikut naik. Hal ini tentunya akan menambah biaya operasional nelayan, pasalnya sekali melaut nelayan Natuna akan menghabiskan waktu satu hingga dua minggu.
“Setiap mau kelaut pasti akan membawa ransum atau suku cadang makanan,” tulis Herman melalui pesan Whatsapp. Senin (29/08/2022).
Tingginya biaya operasional lanjut Herman, akan memberatkan nelayan tentunya membuat mereka tidak bisa melaut karna tidak memiliki cukup modal. Akibatnya nelayan kehilangan mata pencaharian yang.
Untuk itu ia berharap pemerintah mencarikan solusi terbaik agar tidak merugikan para nelayan.
“Harapan nelayan kita kalau bisa segera tunda kenaikan BBM solar ini, karena sangat berpengaruh ke hal-hal lainya,” ujar Herman.
Senada dengan Herman, Muptadi Ketua nelayan Sepempang menyebut kenaikan harga BBM akan membuat modal melaut membengkak dan akan mempengaruhi harga tangkapan yang dijual.
“Ia Kalau harga ikan bisa ikut naik. Tapi kalau tangkapan melimpah, harga akan turun,” ucapnya.
Menurutnya kebijakan yang akan diambil tidak masuk diakal dan akan mempersulit nelayan dalam mencari nafkah, untuk itu mewakili nelayan ia meminta pemerintah untuk menunda wacana tersebut.
“Harapan kami harga stabil, pertahankan harga segitu,” pungkasnya.
(Mhd. Amin)
