TANJUNGPINANG – Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang diterapkan sekolah dalam proses penyaringan dan pendaftaran murid baru, yang dinilai “bermasalah” terjadi karena adanya keinginan sebagian orang tua murid untuk memasukkan anaknya ke sekolah tertentu.
“Secara system, PPDB tidak ada masalah. Persoalan kemudian muncul ketika ada orang tua yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu yang dianggap favorite,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri, Dr.Darson, M.Si, Sabtu (5/8), di Tanjungpinang.
Dia mengatakan hal itu pada kegiatan Diskusi Terarah yang diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Kepri yang diadakan di ruang pertemuan Muhammadiyah Kauman Bt 8 Atas Tanjungpinang.
Acara yang dibuka Ketua PWM Kepri, Drs Huzaifah Dadang, M.Si itu dihadiri sejumlah pengurus PWM, Aisiyah, Ortom, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Diskusi yang mengambil tema ““Ada apa dengan PPDB di Kepri tahun ajaran 2023/2024” tersebut menghadirkan tiga orang nara sumber, yakni Hanafi Ekra, S.Ag, M.Pd, anggota DPRD Kepri yang membidangi masalah Pendidikan.
Kedua; akademisi yang juga pengamat kebijakan publik Dr.Suhardi Mukhlis, Ph.D dan ketiga; Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri, Dr.Darson, M.Si. Dengan moderator Harry Prima Putra, M.Si, Sekretaris LHKP PWM Kepri.
Menurut Darson, PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Dengan PPDB ini diharapkan siswa baru dapat masuk sekolah dan lembaga pendidikan mendapat peserta didik. “Faktanya kemarin ada sekolah yang kelebihan murid dan ada yang kekurangan siswa baru,” ujarnya
Sekolah yang kekurangan siswa baru, sambungnya, lantaran orang tua/siswa tidak mendaftar ulang di sekolah. “Mereka maunya belajar di sekolah lain yang dianggap favorite,” ujar mantan Kepala SMAN 4 Tanjungpinang itu.
Sedangkan Hanafi Ekra menyorot bahwa system PPDB diinginkan tidak mematikan sekolah swasta yang ada di Kepri. Lebih jauh dia berpendapat sekolah swasta, termasuk lembaga pendidikan yang berada dalam naungan persyarikatan Muhammadiyah, untuk dapat meningkatkan kualitas sekolahnya.
Sementara itu, Suhardi Mukhlis menilai bahwa PPDB terkendala lantaran adanya mindset masyarakat yang salah kaprah. “Dari dulu di pikiran masyarakat itu berpendapat bahwa sekolah negeri atau sekolah A lebih berbobot daripada sekolah lain. Sama halnya seperti jurusan IPA pasti lebih bagus daripada jurusan IPS. Pikiran salah ini lah yang masih ada di benak sebagian besar masyarakat. Sehingga walaupun system PPDB sudah hebat, tapi masih ada juga warga yang memaksa masuk pada sekolah tertentu,” ujar doktor lulusan dalam dan luar negeri ini.
Pada kesempatan itu, Ketua PWM Kepri, Huzaifah Dadang mengapresisi diskusi yang ditaja LHKP PWM Kepri. “Kita salut dengan LHKP PWM Kepri yang selalu membuat diskusi dengan isu-isu terkini yang ada di tengah-tengah masyrakat,” katanya.
Menurut Ketua LHKP PWM Kepri, Ridarman Bay, SE, MM, LHKP merupakan salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) di lingkungan Muhammadiyah yang mengurusi dua isu utama, yakni, urusan yang terkait dengan politik kebangsaan dan kebijakan publik.
“Dengan adanya diskusi ini diharapkan persyarikatan Muhammadiyah Kepri bisa lebih bergaung di daerah ini dan masyarakat merasakan keberadaan kami (Muhammadiyah, Red),” ujar anggota Timsel Calon Anggota KPU Kepri 2023 ini. (red)
