HIMK Tanjungpinang-Bintan Silaturahmi ke Pemerintah Karimun

Lihatkepri.com, Karimun – Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) Tanjungpinang-Bintan gelar audiensi sekaligus silaturahmi bersama pemerintah daerah Kabupaten Karimun

Pada hari sabtu tepatnya tanggal 8 maret 2020, mahasiswa asal pulau kundur yang tergabung di dalam HIMK Tanjungpinang-Bintan mengadakan audiensi bersama pemerintah daerah Kabupaten Karimun.

Audiensi tersebut turut juga dihadiri oleh jajaran kepala OPD Kabupaten Karimun, dimulai dengan perkenalan dari para mahasiswa dan dilanjutkan dengan penyampaikan hasil kajiannya terkait beberapa permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat khususnya di pulau Kundur.

Febri Kurniawan, salah satu mahasiswa yang tergabung di dalam HIMK Tanjungpinang-Bintan mengatakan bahwa hadirnya HIMK Tanjungpinang-Bintan dalam audiensi ini bukan hanya sekedar untuk bersilaturahmi. Namun ada kajian yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Karimun terkait kondisi permasalahan yang terjadi di Pulau Kundur.

“Kedatangan kami bukan hanya sekedar untuk bersilaturahmi bersama pemerintah daerah Kabupaten Karimun,  namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten terkait kondisi pulau Kundur hari ini berdasarkan kajian yANg telah kami lakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus pengabdian terhadap daerah,” ujarnya.

Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di Pulau Kundur, HIMK memfokuskan permasalahan kepada 2 poin yaitu permasalahan terkait infrastruktur jalan dan ketersediaan air bersih di Pulau Kundur.

Pada poin pertama terkait infrastruktur jalan, permasalahan yang terjadi terkait kondisi tekstur jalan yang kurang atau bahkan tidak layak untuk dilalui serta minimnya lampu penerangan jalan umum yang beroperasi dengan baik di Pulau Kundur.

Sedangkan pada poin kedua terkait ketersediaan air bersih, permasalahan yang terjadi terkait dengan masih banyaknya kelurahan dan desa di Pulau Kundur yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih, padahal air merupakan salah satu unsur penting di dalam kehidupan manusia.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Karimun melalui Dinas PU menyampaikan bahwa terkait permasalahan kondisi jalan di Pulau Kundur sebenarnya beberapa telah masuk di dalam penganggaran dan telah memasuki tahap lelang sehingga akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Namun untuk beberapa titik/lokasi lain yang disampaikan belum masuk dalam penganggaran APBD tahun ini, sehingga belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Kendati demikian Bupati Kabupaten Karimun berjanji akan tetap menerima masukan yang disampaikan oleh mahasiswa terkait dengan kondisi jalan dan akan dijadikan masukan kedalam penganggaran di tahun berikutnya.

“Terkait lampu penerangan jalan umum, pada tahun ini di pulau kundur akan mendapatkan penambahan 70 titik lampu penerangan jalan yang tersebar di seluruh pulau,” ujarnya

Untuk permasalahan ketersediaan air bersih di Pulau Kundur, sebenarnya Kabupaten Karimun telah memiliki BUMD PDAM Tirta Karimun yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 2 tahun 2015 dan khusus menangani pendistribusian air kepada masyarakat.

Bupati Kabupaten Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S. Sos, M. Si menyampaikan bahwa permasalahan ketersediaan air bersih di Pulau Kundur sendiri terkendala dikarenakan belum adanya lahan yang cocok dan bisa dijadikan lokasi untuk mendirikan PDAM Tirta.

“Sebagai salah satu alternatif agar masyarakat tetap mampu mendapatkan air bersih, pemerintah daerah memanfaatkan program Pamsimas yang merupakan program dari pemerintah pusat yang diperuntukan bagi masyarakat di kelurahan dan desa Pulau Kundur yang sulit atau bahkan belum tersentuh oleh penyediaan air bersih,” ujarnya.

Diakhir audiensi, para mahasiswa meminta pemerintah daerah Kabupaten Karimun lebih memaksimalkan sisa masa jabatannya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun khususnya di Pulau Kundur.

Menurut Febri, kegiatan audiensi ini merupakan langkah awal yang diambil oleh mahasiswa. Untuk kedepannya mereka akan tetap mengawal progres dari kesepakatan yg telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

“Kegiatan audiensi ini merupakan langkah awal yang kami ambil dalam upaya untuk mengingatkan pemerintah daerah Kabupaten Karimun, untuk selanjutnya kami akan tetap mengawal sekaligus mengawasi progres dari tuntutan yang telah disepakati dan seandainya kedepannya kesepakatan itu tidak berjalan maka kami akan mengambil langkah berikutnya yaitu aksi di depan kantor bupati Kabupaten Karimun” ujarnya.

Dengan diadakannya audiensi ini diharapkan juga pemerintah daerah Kabupaten Karimun dapat lebih peka serta mampu mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan di Kabupaten Karimun serta mempercepat wacana pemerataan pembangunan yang menjadi salah satu misi dari Bupati Karimun