Rivisi UU KPK, Arifin Minta DPR Lebih Cerdas dan Berakal Sehat

Lihatkperi.com, Tanjungpinang – Ketua Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan minta DPR lebih cerdas dan berakal sehat Rivisi Undang-Undang KPK Isu rencana revisi undang-undang KPK kian memanas.

KPK

Sementara itu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tanjungpinang-Bintan, Muh. Arifin, menilai adanya rencana revisi yang berpotensi melemahkan peran KPK berarti lembaga perwakilan rakyat secara tidak langsung sedang membuka diri untuk bermaksiat kepada Allah Swt dan berhianat kepada rakyat.

Sebagaimana dilangsir beberapa media, tentang sikap pimpinan KPK yang telah menolak rencana revisi undang-undang KPK. Setidaknya Rencana Revisi Undang-Undang KPK harus disoroti pada tiga isu penting, Tentang pelemahan pada penyidik, penyelidikan KPK, Relevansi kehadiran Dewan Pengawas KPK yang terindikasi adanya upaya pelemahan operasi tangkap tangan yang selama ini sudah berjalan dengan cukup baik dan mentiadakan pasal tentang sorotan masyarakat pada kasus korupsi yang dapat dijadikan dasar untuk KPK melakukan pemberantasan korupsi.

“Independensi Penyidik dalam kaca mata hukum sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya kepada lihatkepri.com

Menurut Arifin, jika penyidik tidak lagi orang-orang yang terpercaya maka ini akan membuat Kinerja KPK akan terpuruk. Oleh karena itu Polri tidak perlu mengambil peran-peran penyidikan KPK.

“Biarkanlah penyidik KPK bekerja seperti saat ini, bahkan selama ini kita mendengar bagaimana KPK kekurangan penyidik, harusnya ditambah lagi penyidik-penyidik Independen agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat,” ujarnya

Pada dasarnya mengawasi KPK itu penting, tapi membuat dewan pengawas KPK tidak perlu lagi karna justru itu akan melemahkan KPK. Menurut Arifin cukuplah rakyat dan pihak-pihak yang saat ini berjalan dan bekerja mengawasi lembaga KPK yang diperkuat. Selain itu keberadaan Dewan Pengawas itu juga akan menambah beban anggaran negara.

“Saya menitipkan harapan besar, ke DPR, DPD dan Pemerintah, agar KPK jangan di usik-usik dalam memperkuat kinerjanya,” ujarnya

Muh. Arifin juga meminta lembaga legislatif khusunya DPR & DPD dari Provinsi Kepulauan Riau jangan hanya diam apalagi menyutujui akan rencana Revisi tersebut.

Silahkan Download

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: