Lihatkepri.com, BDP UMRAH – Muhammad Yusuf Jabat Ketua HMJ BDP UMRAH Periode 2018/2019 pada Sabtu (5/10/2018) dalam Musyawarah Besar (MUBES) IV HMJ BDP FIKP UMRAH.
Dalam hal ini, Muhammad Yusuf dan Andesta Hutabarat sebagai Ketua dan Wakil Ketua HMJ BDP Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) Periode 2018/2019. Yusuf juga mengucapkan terimakasih atas support dan dukungan teman-teman yang terlah memberikan amanah ini kepadanya
“Alhamdulillah, terimaksih saya ucapkan terimaksih kepada teman-teman semua. Mari kita jadikan BDP UMRAH kedepan dapat lebih baik lagi,” ujarnya.
Selanjutnya, Yusuf mengatakan bahwa kelautan dan perikanan sangat luas di mana pulau kita, khususnya daerah kepulauan Riau, yang di kelilingi oleh laut dan perairan kita yang kaya akan sumber daya ikan.
“Peluang akan usaha perikanan sangat besar, Baik itu dari sektor perikanan tangkap maupun dari sektor budidaya perikanan,” ujarnya.
Menurut Yusuf, semua itu kembali lagi pada sumber daya manusianya, apakah kita bisa memanfaatkan sumberdaya hayati atau mengelola kelimpahan ikan yang ada di laut kita. masyarakat kepulauan Riau yang mayoritas sebagai masyarakat pesisir, dimana mareka sehari-hari mencari ikan untuk pendapatan meraka.
”Begitu juga di sektor budidaya perikananb anyak ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi,yang bisa di jadikan sebagai salah satu pendapatan masyarakat pesisir. Contohnya ( ikan kerapu macan,kerapu cantang,kakap putih,kuda kerapu sunu,kuda laut,Napoleon dan ikan-ikan lainnya ), dimana meraka bisa melakukan proses budidaya tahap pembesaran,” ujarnya.
Harapannya kepada Pemerintah Kepulauan Riau, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membantu masyarakat pesisir,baik mulai dari batuan alat tangkap,dan juga bantuan untuk para pembudidaya.
“Harapan saya kepada dinas kelautan dan perikanan, khususnya di bagian pengawasan,agar selalu melakukan pengawasan di perairan daerah kota maupun kabupaten.Dimana sering terjadi illegal fishing,dari kapal perikanan luar negeri,” ujarnya.
Akan tetapi, illegal fishing bukan hanya dari kapal luar saja,itu juga terjadi pada kapal perikanan tangkap Indonesia sendiri. Salah satu kasus yang terjadi illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Di mana kapal ikan dari tanjung balai Asahan telah melakukan penangkapan ikan di laut perairan Anambas. jarak yang di izinkan untuk daerah penangkapan mereka yaitu di perairan laut Tanjungpinang, akan tetapi kurang nya pengawasan mereka memasuki daerah perairan Anambas untuk melakukan penangkapan ikan,” ujarnya.
Dengan adanya pengawasan, baik dari dinas kelautan dan perikanan, dan begitu juga bantuan dari masyarakat sangat lah penting untuk melakukan pengawasan.
“Apabila kedepannya nya masih juga juga terjadi illegal fishing di perairan laut Anambas,di harapkan agar pemerintah setempat untuk menindak lanjuti masalah illegal fishing tersebut,” ujarnya.
