Jika UU Kepulauan benar-benar terwujud maka pembagian DAU dan DAK tentu tidak lagi hanya dihitung luas daratannya saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Namun luas laut juga ikut dihitung.
Maka pengelolaan sektor kemaritiman akan tercapai khususnya peningkatan perekonomian pesisir dan menambah pendapatan asli daerah melalui pengelolaan potensi kelautan
Pada RUU Kepulauan yang hari ini masih dalam agenda PROLEGNAS di Senayan. Pada paragraf 4 di point Sumber Daya Manusia, pasal 20 ayat (1) mengatakan ; Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kepulauan memberdayakan masyarakat Daerah Kepulauan dengan:
a. Meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan masyarakat Daerah Kepulauan
Dalam penjelasannya dikatakan :
- Yang dimaksud dengan meningkatan kualitas pendidikan adalah dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non formal dengan menitiberatkan karakteristik Daerah Kepulauan agar masyarakat pada pulau dan/atau gugusan pulau dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia secara berkelanjutan. Pelaksanakan pendidikan formal dilaksanakan dengan mendirikan SMP, SMA, SMK, universitas yang bergerak di bidang kelautan, perkapalan, perikanan serta pendidikan non formal melalui pelatihan, dan penyuluhan masyarakat Daerah Kepulauan.
Saya pribadi berharap prioritas dari RUU tersebut bukan saja dalam mengelola potensi kelautan KEPRI apalagi setelah diperkuat dengan dukungan dari perwakilan kita dalam hal ini DPRD Provinsi KEPRI, yakni membentuk Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Namun juga sektor pendidikan juga harus komitmen dijalankan pemerintah daerah sesuai amanat UU tersebut ketika disahkan. Apalagi pendidikan khusus kepada anak tempatan yang seyogyanya harus diberdayakan dan dimanfaatkan keberadaannya sebagai manusia yang sudah lama dan mengenal daerah kepulauan yang memiliki jumlah pulau 2.408.
Ditulis Oleh : Rudi Saputra
