ETIKA POLITIK

Etika politik merupakan suatu domain yang diharapkan bisa menjadi suatu pondasi dalam pesta demokrasi daerah sehingga bisa menghasilkan suatu suasana harmonis antar kekuatan sosial politik yang ada demi kepentingan bersama di dalam masyarakat. hal yang sangat mendasar dalam etika politik selalu domainnya ialah integritas, amanah, suri tauladan. Sportif, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jasab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa. Prihatin Dwihantoro (2013). Berbicara etika politik dalam kehidupan sosial politik bangsa ini selalu cenderung melupakan etika politik seorang negarawan. Acapkali berpolitik selalu dilakukan tanpa gunakan akal sehat dan selalu kedepankan kemarahan, mempertahankan egosentrisme kelompok serta tidak mementingkan kepentingan yang luas lagi dalam berbangsa dan bernegara saat ini.

Dengan etika politik sebagai fondasinya dalam berpolitik tentu saja bisa merealisasikan kedewasaan berpolitik bagi para politisi dan calon kepala daerah yang akan melangsungkan kontestasi politik tersebut. demokrasi politik yang sehat tentu saja harapan kita semua, tetapi harapan kita semua terkadang kandas oleh oknum-oknum yang masih miskin rasa malu dan miskin perasaan bersalah. Etika politik tetap harus ditegakkan sebagai suatu komitmen moral untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik. Tetapi juga keteladanan dari calon kepala daerah yang akan maju dan para politisi harus mampu menunjukkan contoh yang nyata didepan rakyatnya. Martien Herna Susanti (2011).

Oleh karena itulah tulisan ini mencoba untuk mengekploitasi bagaimana kurangnya etika berpolitik masih terjadi sampai hari ini. ada beberapa factor penyebabnya:

  1. Akibat ketiadaan pendidikan politik yang memadai, kemudian bangsa ini tidak banyak mempunyak guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tidak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral (Dwihantoro, 2013).
  2. Kurangnya komunikasi politik juga menjadi penyebab lahirnya politisi yang tidak jujur.
  3. Karena masih adanya persepsi tentang realitas politik yang dipahami sebagai pertarungan kekuatan dan kepentingan. Bahkan terdapat kecenderungan pendapat bahwa dalam mencapai tujuan politik menghalalkan segala cara, tak terkecuali dalam hal memenangkan pilkada saat ini.(Martin Herna Susanti,2011).
  4. Kurangnya menghargai competitor atau lawan dengan cara-cara yang fair atau jujur dan kreativitas lainnya. Padahal moralitas kejujuran dalam berkampanye sangat menguntungkan dan mendapat tempat di hati pemilih.

Penegakan Etika Politik
Untuk itulah perlu ditegakannya etika politik dalam setiap melakukan kampanye dalam memenangkan para kandidatnya. Prinsip-prinsi dasarnya yang harus ada dalam etika politik ialah pertama, harus adanya kesadaran para peserta kampanye para kandidat. Kesadaran dalam bertindak untuk melakukan sesuai dengan harapan yang semestinya. Kemudian bisa melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar boleh dan tidak boleh. Termasuk juga para aparatur sipil negara yang tidak melakukan kegiatan kampanye memihak calon tertentu. Tentu saja ini harus disadari oleh para birokrasi didaerah manapun. Kemudian sadar sebagai aparatur negara, jangan sampai menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon kandidat tertentu.

Kedua, kesadaran moral para timses dan para sukarelawan untuk selalu mengatakan dan melakukan yang patut dan baik. Jangan sampai membuat konflik di depan public dengan cara melakukan mobilisasi masyarakat untuk mendukung kelompok tertentu.

Ketiga, integritas atau kejujuran. Integritas atau kejujuran merupakan hakikat dari nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat. rebutlah kepercayaan masyarakat dengan balutan visi dan misi yang konkrite dan jelas, jangan sampai life service semata.

Keempat, etika sopan santun dalam berkampanye juga harus dijadikan dasar dalam melakukan aksi didepan public. karena ada saja usaha untuk memenangkan dengan cara-cara yang mengarah pada bentuk kampanye hitam yang sering disebut dengan Black Campaign yang sering kali dipakai untuk menyerang lawan saat pilkada berlangsung. Seringkali yang dipakai untuk menyudutkan pihak lawan selalu dasarnya harta, tahta dan wanita dan diviralkan lewat media-media sosial seperti facebook, twitter dan lain sebagainya.

Kelima, harus juga ada bentuk akuntabilitas terhadap sumber-sumber pengunaan keuangan dengan tranfaran dihadapan public, sehinga tranfaransi menjadi dasar dalam hal ini.
Keenam, Kedamaian, artinya kampaye para kandidat harus mengedepankan tidak boleh mengganggu jalannya roda kegiatan di masyarakat. dan setiap kandidat harus bertekad dalam mengusung kampanye damai.

Ketujuh, ketertiban, artinya kampanye dalam bentuk apapun dalam mengusung para calon kandidat harus tertib dan bisa dikendalikan dalam proses aksi-aksinya dilapangan.

Ditulis Oleh: Suyito, S.Sos.M.Si.

Silahkan Download

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: