Kita percaya bahwa pendidikan bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di kota maupun daerah yang berada di pusat pemerintahan, dan kita juga tahu bahwasannya pendidikan itu semua di peruntukkan untuk seluruh warga Negara sesuai dengan tujuan Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan diwilayah terdepan khususnya provinsi KEPRI yakni peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Mengapa demikian, pemajuan pendidikan memilki beberapa faktor antara lain fasilitas, sumber daya manusia, kulrikulum, geografis, dan anggaran. Akan tetapi hal yang dapat merangkul lima factor tersebut yakni infrastruktur (trnasportasi, bangunan sekolah, sumber baca, kemudahan listrik serta jaringan) dan sumber daya manusia (pola pikir masyarakat tentang pendidikan, kualitas pendidikan, siswa, dan asupan nutrisi masyarakat sekitar).
Pendidikan di wilayah provinsi Kepulauan Riau tergolong sangat rendah, seperti yang kami dapat informasi dari mahasiswa berbagai daerah dilingkungan fakultas sosial dan ilmu politik UMRAH. Seorang narasumber yang bernama Radia putri menjelaskan tentang salah satu kecamatan di wilayah kabupaten karimun yakni kecamatan unggar daerah tersebut masih terdapat anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang SMA. Pulau tersebut memiliki lima SD, satu SMP, dan satu SMA. Dengan jumlah siswa SD berkisar 15 hingga 20, apabila remaja usia SMA ingin melanjutkan SMA, mereka ada yang keluar dari pulaunya dengan menyebrang menggunakan boat, mereka beralasan bahwa di pulaunya tidak begitu lengkap fasilitasnya dibandingkan SMA di pusat kecamatan atau pemerintah.
Alasan-alasan tersebut merupakan hal yang menggambarkan rasa iri terhadap pendidikan didaerah pemerintahan ataupun pusat. Seperti data yang kami dapatkan juga dari dua mahasiswa yang berasal dari natuna dan satu mahasiswa yang pernah ikut ekspedisi di pulau laut natuna, mereka semua menjelaskan keadaan pendidikan yang sangat kurang di daerah natuna, bayangkan di salah satu desa di pulau laut natuna tidak memiliki buku bacaan didalam ruang baca, tidak hanya di pulau laut di daerah di Natuna bernama seluan yang berjarak 5 hingga 6 jam perjalanan laut, daerah tersebut tidak memiliki sekolah SMA negeri padahal penduduk disana banyak usia sekolah, hanya baru-baru ini daerah tersebut memiliki SMA swasta.
Hampir kondisi yang sama terjadi di kabupaten lingga tepatnya di daerah senayang, seorang mahasiswi yang bernama Neli menjelaskan bahwa untuk menuju pusat pemerintah kabupaten lingga harus beberapa kali ganti kapal. Sedangkan di daerahnya jumlah pengajar sangat sedikit. Akan tetapi seorang Narasumber yang bernama Ayu berasal dari daerah kabupaten Anambas khususnya di bayat menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di pulaunya sedang dibangun, bahkan di desa-desa dipasang wifi sejak satu tahun yang lalu, lowongan pekerjaan tenaga pendidik sedang di buka, kegembiraan tersebut juga terdapat kondisi yang sangat memprihatinkan yang dimana seorang guru SMP juga mengajar di SMA, hal tersebut menggambarkan bahwa tenaga pendidik sangat dibutuhkan sekali.
Berbeda halnya dengan daerah-daerah pusat seperti Batam, Tanjungpinang, dan Bintan. Informasi dari berbagai narasumber yang kami dapat semua menjelaskan bahwa pendidikan didaerah tersebut sangat bagus dan memiliki fasilitas yang lumayan mendukung proses belajar mengajar, walaupun harus bergantian menggunakan media pembelajarannya.
Melihat dari kualitas remaja atau masyarakat provinsi KEPRI terhadap pendidikan sudah dikatakan baik, mengapa, karena banyak remaja yang tinggal di pulau rela berjuang mengejar mimpinya guna menjadi orang yang berguna untuk dirinya dan daerahnya, dari informasi yang kami dapat bahwa di daerah mereka remaja yang telah tamat sarjana mayoritas akan kembali lagi ke daerah guna meningkatkan pembangunan didaerahnya. Adapun setelah tamat mereka merantau untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Banyak informasi yang kami dapat mewakili dari 7 kabupaten/kota di kepulauan riau, dari mereka kebanyaan menyimpan rasa iri terhadap pendidikan yang terletak di daerah pemerintahan atau pusat. Mereka menganggap pemerintah pilih kasih terhadap daerahnya.
Mengingat informasi yang didapat hal itu tidak terlepas dari masalah anggaran. Dari total anggaran belanja sebesar Rp2.220 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 telah mengalokasikan Rp444,131 triliun untuk pendidikan. Terdapat dana yang digunakan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp58,293 triliun, Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD Rp978,110 miliar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp46,695 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp4,070 triliun, Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Rp100 miliar; dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus Rp2,129 triliun.
Ditulis Oleh : Andika Nur Hardianto, Nazura Khairunnisa, dan Hartaty serta Arneta Sari
