Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Penerapan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias Full Day School (FDS), Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pendidikan, mengaku belum siap.
Kebijakan ini berlaku mulai tahun ajaran baru 2017/2018 yang dilaksana Juli mendatang. Namun bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya dan sarana transportasi yang memadai, maka kebijakan ini dilakukan secara bertahap.
Meski secara bertahap, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG mengaku keberatan. Sebab kondisi geografis Tanjungpinang yang kecil dinilai kurang tepat untuk diterapkan secara bertahap.
”Akan terjadi kesejangan antarsekolah negeri nantinya, ini yang tidak kita inginkan,” ujarnya dikutip dari laman Tanjungpinang Pos, Senin (19/6/2017)
Ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah tingkat SD dan SMP di Tanjungpinang. ”Ini pertemuan seluruh PGRI Indonesia. Jadi saya selain mewakili sebagai Kadisdik Tanjungpinang juga PGRI Provinsi Kepri,” tuturnya.
Ia menjelaskan belum ada keputusan sebab rapat belum di bahas. Tetapi intinya, menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang dan sebagian daerah kabupaten-kota di Kepri belum siap melaksanakan ini.
Menurutnya, belajar delapan jam di sekolah perlu pengaturan yang pasti apa saja kegiatan anak. Jangan sampai anak-anak merasa bosan yang mengakibatkan malas untuk bersekolah nantinya. Misalnya, siswa tingkat SD atau SMP ingin menonton flim pendidikan namun tidak bisa karena tidak memiliki ruangan dan fasilitas lainnya. Perlu ketersediaan ruang istirahat atau duduk yang nyaman, didukung dnegan saluran wifi serta beberapa lainnya.
Untuk menyediakan ini, perlu waktu. ”Ini beberapa contoh yang perlu disiapkan,” ungkapnya.
Belum lagi persoalan Ruang Kelas Belajar (RKB), ini juga masih perlu melakukan pembangunan. Untuk tingkat SMP diakuinya, hanya stau atau dua sekolah perlu tambahan RKB. sedangkan SMP, mayoritas kekurangan. Ia setuju diterapkan jika sarana sudah lengkap.
