Bobroknya Kultur Birokrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya permintaan setoran para kepala dinas ke anggota DPRD dibanyak daerah untuk memuluskan anggaran mereka. Seperti yang diungkap KPK di Jawa Timur, satu kepala dinas setor hingga 600 juta (Sindo/7/6/2017). Realitas ini seperti gunung es yang meledak karena terlalu seringnya dilakukan oleh para oknum dipemerintahan dalam menyuap para oknum anggota dewan dalam usaha untuk memuluskan anggaran mereka. Tertangkapnya oknum wakil rakyat di Provinsi Jawa Timur dan dua kepala dinas pemerintah provinsi Jawa Timur dibulan suci ramadhan ini, ternyata perilaku suap atau korupsi ini tidak mengenal waktu dan kondisi saat ini. disaat umat islam lagi khusuknya melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan ini, ada juga yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perbuatan yang sangat tercela ini. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ini berlangsung cepat dan hasilnya dinampakkan dalam wilayah public dengan media massa dan online sebagai media pemberitanya. Kondisi yang Nampak dan berlangsung dengan praktik-praktik suap yang dilakukan oleh para oknum kepala dinas dan oknum wakil rakyat jika dihubungkan dengan clean government atau pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sungguh sangat bertentangan sekali. Apalagi jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bertanggungjawab, ternyata justru memberikan respon negative dalam wilayah public. karena tidak bisa menjalankan amanah reformasi birokrasi. Bahkan memperburuk agenda reformasi birokrasi didaerah, dengan kejadian seperti ini.

Bagaimana perubahan reformasi birokrasi didaerah akan tercapai, jika praktik-praktik buruk yang dilakukan para oknum birokrat dan oknum wakil rakyat didaerah masih tumbuh subur didaerah. ini juga imbas dari reformasi di pemerintahan pusat yang belum clear juga, sehingga terkadang urusan didaerah yang dibawah kepusat masih begitu kentalnya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam segala urusan. Dengan kondisional yang berlangsung tersebut, perubahan reformasi birokrasi yang diwacanakan oleh pemerintah pusat dan didaerah dengan jargon-jargon yang atraktif saat berpidato didepan rakyat, ternyata hanya live service atau retorika semata. Harapan dari public dengan adanya birokrasi yang berintegritas dan wakil rakyat yang bersuara lantang memihak kepada rakyat, ternyata hanya mimpi disiang bolong. Ternyata para oknum tersebut sudah kawin kepentingan dengan modus agar anggaran bisa disetujui oleh oknum wakil rakyat tersebut.

Ada anggapan dari komisi pemberantasan korupsi (KPK), praktik-praktik setoran terhadap wakil rakyat didaerah banyak dilakukan dengan modus memuluskan anggaran mereka. Praktik-praktik ini dilakukan oleh oknum pemerintahan dan oknum dewan yang tentu saja sangat berpengalaman dan berpengetahuan sehingga berkuasa dalam mainkan anggaran tersebut. praktik-praktik seperti ini tentu saja sangat merugikan masyarakat. bobroknya mental oknum birokrasi dengan tidak menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan benar sesuai tanggungjawabnya, apalagi yang tertangkapnya oknum kepala dinas dengan eselonering II, harusnya mampu menjaga system birokrasi dari perilaku dan mental yang kurang baik dan menjadi teladan pada pegawai lainnya. Kemudian praktik-praktik oknum anggota dewan yang dipilih oleh rakyat dengan janji, mensejahterakan rakyatnya saat pemilihan umum ternyata juga ikut memberikan persepsi buruk kepada public.

Wacana atau diskursus oleh pemerintah pusat dan daerah dengan semangat atau spirit reformasi birokrasi, ternyata tidak korelasi dengan adanya operasi tangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) ini. reformasi birokrasi kehilangan makna dan substansi dengan masih banyaknya praktik-praktik suap seperti ini. seolah-olah benang merah reformasi birokrasi dipusat dengan daerah terputus, kalau melihat fenomena seperti ini. tidak sejalan dengan efektivitas pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan wujud dilapangan yang ternyata kultur birokrasinya masih kental dengan aroma menghalalkan segala cara agar bisa memuluskan tujuannya. Kasus tertangkapnya oknum pemerintah dan oknum wakil rakyat, memberikan suatu tanda bahwa benang merahnya terputus antara wacana dan niat pemerintah pusat dengan pemerintah didaerah. korelasi negative ini juga tetap pasti ada hambatannya, mengapa korelasi didaerah tidak sesuai yang diharapkan dengan nawa cita presiden jokowi. Bagaimanapun pemerintah didaerah juga merupakan bagian dari pemerintahan pusat kalau dilihat dari konstitusi.

Kemudian bagaimana causes atau penyebab dari munculnya praktik suap antara oknum kepala dinas dengan oknum wakil rakyat di daerah jawa timur. Ternyata praktek suap ini terjadi banyaknya didaerah karena untuk memuluskan anggaran. Dibuatlah modus komitmen para oknum kepala dinas ke anggota DPRD. Dan fenomena ini tidak saja terjadi hanya dijawa timur saja, ini bahkan juga terjadi didaerah-daerah lain. Kalau itu pola sebab yang terjadi didaerah, berarti memang kondisi ini terjadinya sudah berlangsung lama sekali dan berulang-ulang. Karena dengan adanya consensus atau kesepakatan antara oknum kepala dinas dan oknum wakil rakyat, dengan ada komitmen uang setoran tersebut. pola sebab akibat itulah yang terjadi di daerah Jawa Timur ini. jadi kesimpulan sebab terjadinya komitmen atau setoran oleh oknum kepala dinas kepada oknum wakil rakyat, karena berakibat pada mulusnya anggaran yang akan dibahas bersama-sama..

Bagaimana efek domino reformasi birokrasi, jika dikaitkan dengan masih maraknya praktik-praktik suap oknum dinas dan oknum wakil rakyat di Jawa timur. Tentu saja akibat yang ditimbulkan sangat merugikan public atau masyarakat jawa timur. Seharusnya mereka komitmen menjalan tanggungjawabnya masing-masing, tetapi prakteknya ternyata oknum pemrintah dan oknum wakil rakyat ternyata melakukan kawin kepentingan untuk memuluskan pembahasan anggarannya. Gara-gara oknum wakil rakyat yang berbuat seperti itu, tentu saja akan berdampak kepada wakil rakyat semuanya. Kemudian dampak yang akan terjadi juga, pada keluarga para oknum kepala dinas dan oknum wakil rakyat. karena mereka juga akan merasakan hukuman masyarakat. atau menurut pepatah jawa “syurga nunut, neraka katut”(kalau suami berbuat baik, maka akan berdampak juga terhadap keluarga, tetapi sebaliknya jika suaminya berbuat keburukan, keluarga juga akan merasakan dampaknya). Kemudian secara institusi, Legislatif didaerah akan menerima kemarahan public, sejatinya mewakili rakyat untuk mengomtrol jalannya pemerintahan atau eksekutif agar menjalankan fungsi-fungsi pemrintahan dengan benar. Tetapi ternyata mengecewakan public dengan fenomena seperti itu.

Ini juga bisa dikaitkan dengan kultur atau budaya birokrasi yang masih menganggap para wakil rakyat diatas mereka secara structural. Padahal dalam regulasi eksekutif dan legislative itu setara, dengan tanggungjawab masing-masing. Seharusnya para birokrat tidak segan lagi menolak jika ada permintaan yang nyeleneh dari para oknum wakil rakyat dalam pembahasan apapun. Karena satu kali sukses dengan komitmen setoran tersebut, maka akan menjadi sebuah kebiasaan dalam hubungan tersebut. kultur seperti ini harus dirubah dan tidak lagi menjadi kebiasaan yang buruk. Kemudian struktur masyarakat kita juga sering hanya sesaat memberikan respon negative terhadap para oknum wakil rakyat yang terlibat suap tersebut. sering lupa dan bahkan pemikirannya pendek-pendek, saat musim pemilihan legislative justru masyarakat memilih kembali para wakil rakyat tersebut. karena masih maraknya money politik yang terjadi didaerah.

Kesimpulan dari tulisan ini, dengan tertangkapnya  oknum kepala dinas dan oknum wakil rakyat oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang melakukan kawin kepentingan demi memuluskan anggaran yang dibahas bersama-sama. Memberikan suatu pemahaman kepada public, bahwa praktik seperti itu memang benar terjadi dan ternyata sudah menjadi sebuah kultur atau budaya yang dilanggengkan oleh mereka. Wacana reformasi birokrasi yang digaungkan oleh pemimpin bangsa ini, ternyata masih kurang didukung oleh para elit pemerintah dan elit politik didaerah. ini disebabkan karena masih menganggap para wakil rakyat itu tidak menjadi mitra yang satu level tingkatan stratifikasinya. Padahal eksekutif dengan legislative merupakan mitra yang punya tanggungjawab masing-masing. Efek yang dirasakan oleh pemerintah dan wakil rakyat dengan kejadian ini, tentu saja akan membuat tingkat kepercayaan public semakin berkurang.

Ditambah lagi struktur masyarakat kita yang kurang responsive dengan kejadian seperti ini. dan budaya masyarakat yang kurang kritis menanggapinya. Karena masyarakat sibuk dengan tuntutan memenuhi kondisi ekonomi sehari-hari. Seharusnya kelompok-kelompok civil society harus mengawal jangan sampai terjadi seperti ini. seperti peran lembaga swadaya masyarakat (LSM), peran mahasiswa, media massa harus selalu proaktif mewacanakan tatakelola pemerintahan yang berintegritas dan bertanggungjawab terhadap public. kemudian melakukan control terhadap peran dan tanggungjawab para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya, tidak segan-segan melakukan kritikan yang mendalam kepada para oknum wakil rakyat yang mulai tidak amanah dalam menjalan perannya.

Ditulis Oleh: Suyito

Silahkan Download

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: