Kolom Pembaca

URGENSI RESHUFLE

Urgensi reshufle selalu public pertanyakan setiap presiden melakukan pergantian para menterinya. Public selalu bertanya-tanya apa indicator pemimpin dalam melakukan pergantian para menterinya tersebut. Public harus juga diberikan pendidikan politik yang sehat, sehingga tidak memunculkan propaganda politik dan agitasi politik dari elit oposisi diluar pemerintahan. Apalagi di era demokrasi langsung seharusnya penguasa negara ini harus bisa mencerdaskan rakyatnya tanpa ada yang disembunyikan. Apalagi mandat diberikan oleh rakyat setiap lima tahun sekali, sudah kewajiban rakyat mengetahui apa sebab dan musababnya seorang menteri itu diganti. Apakah kompetensi, kemampuan dan pengalamannya kurang greget ataukah integritasnya bermasalah.

Tetapi harus objektif dan fair dalam melakukan penilaian, agar tidak terkesan diskriminatif dinilai oleh public. jangan sampai dalam melakukan penilaian terhadap menteri yang diresufle hanya penilaian politik semata. Kalau seperti itu seorang pemimpin akan terperangkap dengan system politik dan tidak independent dalam evaluasi menteri. Pentingnya reshufle dilakukan tetap mengedepankan kebutuhan presiden akan mentri yang professional dibidangnya tanpa adanya intervensi dari manapun. Sehingga presiden pilihan langsung dimata rakyatnya sangat independent dan selalu menggunakan kaca mata public. para menteri yang tidak berkualitas dan tidak bisa membaca visi-misi presiden dengan cepat berbuat harus segera diganti, karena hanya akan membuat cabinet tidak berjalan.

Tetapi sekali lagi reshuffle bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan parpol pendukung pemerintah, karena kalau itu yang dijadikan landasan untuk melakukan bongkar pasang para menterinya tanpa memperhitungkan kompetensinya tentu saja merupakan kemunduran didalam demokrasi yang serba terbuka saat ini. karena kalau kita lihat saat ini stabilitas politik masih sangat dominan dimainkan oleh penguasa, apalagi partai golkar dan partai amanat nasional sudah merapat mendukung penguasa tentu saja ini merupakan pembangunan politik yang diharapkan.

Karena dalam pembangunan ekonomi tetap butuh dukungan parlemen untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah lakukan. Oleh karena itu penguasa hari ini tetap butuh dukungan secara mayoritas diparlement untuk didukung setiap public policy. Oleh karena itu partai yang belakangan merapat mendukung penguasa mendapat jatah menteri dalam cabinet sebagai tawar-menawar politik transaksional penguasa dengan partai pendukung yang belakangan mendukung penguasa. Sehingga penguasa masih terjebak dengan permainan politik yang serba pencitraan. Kenapa pencitraan, sebab saat kampanye didepan public justru tidak akan terjebak dengan posisi tawar-menawar dengan partai pendukung, tetapi dalam kenyataan tidak konsisten dengan janjinya.

Reshuffle seharusnya tidak dilakukan dengan bargaining posisition kepada partai pendukung belakangan, tetap melakukan harapan public dengan menempatkan orang-orang yang kompetensi dan berpengalaman didalam bidang atau professional. Memang reshuffle merupakan hak prerogative seorang penguasa, tetapi tetap mengedepankan indicator-indikator yang ukurannya bisa dipertanggung jawabkan di depan public. presiden harus banyak menerima input dari orang-orang yang kepercayaannya, tetapi kridibel dan mumpuni dalam bidangnya. Tidak hanya factor kedekatan dan factor lainnya sehingga membuat cabinet kerja akan tidak mampu bergerak dengan cepat. Sebab public akan melakukan penilaian terhadap hak prerogative presiden dalam melakukan pergantian pembantunya. Apakah subjektivitas atau mengedepankan objektif dalam penilaiannya.

Jangan sampai reshuffle hanya bentuk eksperimen dari seorang penguasa, sehingga menyebabkan tidak bisa bekerja secara maksimal dan professional. Eksperimen dari seorang penguasa hanya akan membuat capaian-capaian yang tidak terukur saat akomodatif politik dimainkan oleh penguasa demi untuk menjaga stabilitas politik diparlement. Tetapi tetap harus bisa menjawab harapan public tentang urgensi dari reshuffle tersebut. Efektivitas dari reshuffle tetap harus nyambung dengan visi misi seorang penguasa, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Tetapi sekali lagi penguasa harus tuntas melakukan pergantian pembantunya yang tidak berkualitas dan hanya diam saja. jangan sampai isu reshuffle menjadi penghambat terhadap kemajuan para pembantunya untuk bekerja secara efesien dilapangan. Karena untuk mewujudkan program-program bisa cepat dilaksanakan dilapangan perlu waktu dan tenaga yang handal dan professional, jadi tidak asal sim salabim dilakukan. Cabinet kerja penguasa hari ini memang harus dibarengi dengan para pembantu yang cepat pula, dan biasa bekerja dengan tepat dan terukur. Oleh karena itulah harus ada alasan secara professional, bahwa reshuffle dilakukan di bidang ekonomi untuk mendongkrak ikhtiar pelejitan ekonomi nasional agar bisa mewujudkan kesejahteraan di masyarakat secara keseluruhan. (Sumber : http://titoopini.blogspot.co.id)

 

OLEH : SUYITO, M.Si Dosen Sosiologi Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Tags
Show More
Kepriwebsite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close