Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Isu perbatasan sepertinya tidak habis-habisnya untuk dibahas. Kali ini, Mimbar Publik Tanjungpinang menyelenggarakan diskusi dengan tema ‘cabaran nasionalisme di perbatasan’. Kegiatan dilaksanakan pada Jum’at malam (21/9), di Angkringan 86 Tanjungpinang.
Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut, lulusan pendidikan Lemhanas, Buana F Februari dan salah seorang peserta Pelayaran Bela Negara (Pelatara), Shandi. Buana yang juga salah satu ASN di Pemerintah Provinsi Kepri, ini menyampaikan bahwa banyak permasalahan perbatasan yang perlu penanganan secara serius.
“Ancaman diperbatasan cukup serius, termasuk ancaman dibidang pertahanan keamanan. Pembenahan alustita diperbatasan, perlu terus dilakukan dalam rangka menjaga wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Buana.
Selain isu pertahanan keamanan, pasar MEA juga bisa menjadi ancaman yang cukup serius. Mobilisasi tenaga asing dalam jumlah besar, dalam kaca mata pertahanan dan keamanan akan memberikan dampak negatif yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Tenaga asing begitu banyak masuk kewilayah Indonesia, terutama dari Tiongkok, dengan dalih MEA. Padahal mereka juga dapat diartikan sebagai ancaman bagi negara Indonesia,” ujarnya.
Pasar bebas adalah strategi dunia atau kelompok tertentu untuk bisa melakukan invansi secara senyap kepada negara lainnya. Kondisi Indonesia, saat ini cukup lemah, karena kurangnya sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar bebas.
“Kepulauan Riau memiliki wilayah yang sangat strategis, karena berbatasan dengan negara maju. Keuntungan geostrategis ini, seharusnya mampu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Laut Kepulauan Riau, termasuk sebagai laut terpadat yang dilalui jalur perdagangan dunia, namun sayangnya, Kepri belum dapat memanfaatkan potensi tersebut, ” katanya.
Buana juga menyinggung mengenai, kedaulatan udara NKRI yang masih dikuasai oleh Singapura. ATC jalur penerbangan pesawat, baik domestik dan internasional masih dikontrol penuh oleh negara Singapura.
“Kedaulatan udara kita juga masih dijajah. Hal ini, terjadi karena lemahnya sumber daya manusia serta infrastruktur yang dimiliki Indonesia,” katanya.
Akan hal itu, Buana berharap, generasi muda dapat mengambil peran, untuk terus meningkatkan kapasitas diri serta mencintai negara. Hadir sebagai narasumber kedua, Shandy yang merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanungpinang. Shandy adalah mahasiswa yang ikut dalam pelayaran bela negara, yang digelar oleh Kementerian Pertahanan Republik Inddonesia.
Shandy memaparkan pengalamannya selama lebih kurang 26 hari berlayar menggunakan KRI Surabaya.
“Banyak pengetahuan dan pengalaman yang diberikan selama pelayaran, terutama penguatan nasionalisme kepemudaan serta pengembangan national caracter building,” ujar Shandy.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 25 peserta, yang tergabung dalam bebrbagai organisasi kemahasiswaa, kepemudaan serta kelompok masyarakat. Angga, Salah satu peserta Mimbar Publik menyatakan apresiasi kegiatan, dan berharap kegiatan dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap minggu.
“Kegiatan sangat positif, menambah wawasan serta pengetahuan, serta bentuk partisipasi publik dalam era demokrasi,” kata Angga, yang merupakan lulusan Universitas Maritim Raja ALi Haji Tanjungpinang.
Koordinator kegiatan, Arifin menyebut bahwa kegiatan Mimbar Publik, akan terus dilakukan dalam menyikapi permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Pada akhir kegiatan, akan menghasilkan rekomendasi terhadap permasalahan yang sedang diangkat.
“Dari berbagai masukan serta harapan dari peserta Mimbar Publik, terkait isu perbatasan maka ada beberapa rekomendai yang akan kita keluarkan, diantaranya adalah menggesa agar pemerintah kembali memperhatikan perbatasan dengan mengoptimalkan kembali badan pengelola perbatasan baik yang ada di provinsi maupun di kota dan kabupaten; Pemerintah dan semua elemen untuk fokus memperjuangkan otonomi daerah provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahtraan masyarakat perbatasan; Miminta untuk seluruh alat-alat kelengkapan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab dan dengan sebaik-baiknya agar perbatasan semakin diperhatikan.” kata Arifin.
