HMI BATAM : KPK Berani Usut Tuntas BLBI dan CENTURY? Hebat!

Lihatkepri.com, Batam – Pada hari Jum’at (23/9/2016) seluruh Cabang HMI di Indonesia kembali melaksanakan unjuk rasa sesuai instruksi nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Tidak terkecuali di kota Batam, anggota HMI cabang Batam juga  turun aksi unjuk rasa di DPRD Kota Batam.

Dalam orasinya, Supriyadi yang merupakan ketua umum HMI cabang Batam menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan aksi solidaritas seluruh anggota HMI se-Indonesia terkait beberapa permasalahan yang menimpa HMI khususnya mendesak pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus Saut Situmorang, salah satu komisioner KPK yg dilaporkan HMI ke Polri pada bulan Mei silam, juga mengusut kasus pemukulan Ketua Umum HMI cabang ternate oleh pihak kejati Maluku Utara serta pembakaran baliho HMI di UIN Alauddin Makassar.

“Segala permasalahan yang menimpa organisasi islam, jangan dianggap sebagai masalah internal masing-masing organisasi, sebab segala serangan yang diarahkan kepada organisasi Islam, merupakan serangan kepada umat Islam secara keseluruhan” ujar Supriyadi dalam orasinya.

Selajutnya, Supriyadi menambahkan bahwa, kKasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saut Situmorang pun harus segera dituntaskan oleh Polri, jangan dibiarkan jalan di tempat dan pada akhirnya di peti es kan, hal ini harus menjadi perhatian kita semua agar menjadi pelajaran etika bagi seluruh pejabat publik, terutama di KPK yang merupakan lembaga superpower di Indonesia.

Selanjutnya, Supriyadi menegaskan juga agar KPK lebih berani dalam mengusut tuntas kasus megakorupsi BLBI dan skandal Century yang merugikan negara trilyunan rupiah, sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan besar, KPK harus mampu mengusut buronan-buronan koruptor kelas kakap.

“KPK berani usut BLBI dan century? Hebat!” tegasnya.

Untuk itu, pada aksi unjuk rasa tersebut, Supriyadi dan anggota lainnya juga menyampaikan tuntutan tentang permasalahan di daerah, terkait usulan kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga b’right PLN Batam.

“Pemerintah provinsi Kepri dan DPRD provinsi Kepri harus menyegerakan pembahasan usulan b’right PLN Batam tersebut, agar segera ada keputusan yang pasti dan tidak menimbulkan keresahan dan polemik di masyarakat, khususnya di Kota Batam. Selain itu b’right PLN Batam juga harus lebih gencar melakukan sosialisasi ke publik terkait usulan tersebut, agar masyarakat tidak bingung dan demi menjaga pelayanan listrik di Kota Batam yang baik dan bermutu” tutup supriyadi. (Adri)

 

Silahkan Download

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: