Kolom Pembaca

Membangun Ekonomi Masyarakat Kepulauan

Pembangunan atau development sering mudah sekali diucapkan oleh kita hari ini padahal untuk mengimplementasikan sangat tergantung dari kemampuan daerah. Apalagi potensi di daerah sangat banyak, sehingga perlu diolah dengan melibatkan masyarakat di daerah. Isyu developmentalisme itu memang sudah dari dulu dihembuskan oleh Negara kapitalisme seperti Amerika, setelah pasca perang dingin dengan Uni Sovyet. Amerika ingin menghadang ideology sosialisme menyebar ke dunia ketiga seperti Indonesia ini. Jadi usaha membendung ideologi tersebut, amerika mendukung ideology development menjadi virus positif untuk pembangunan dunia ketiga. Baik secara ekonomi, politik, ideology dan lain-lain. Padahal ideology pembangunan ala amerika ini hanya untuk melanggengkan struktur dan system ekonomi eksploitatif atau struktur sosial yang tidak adil. Kemudian para elit secara modal simbolik akan menjadi kaya dan gaya hidup juga berubah. Itulah sekelumit cerita tentang pembangunan bercirikan kapitalisme dengan segala strategi dan taktik ideology mereka. Kita tidak mungkin meniru gaya Negara kapitalisme, karena mereka sudah siap dari dulu. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi mazab Negara kapitalisme. Dengan mazab Fiscal atau Neoklasik dan Adam Smith.

Pertumbuhan ekonomi selalu berbicara tentang investasi dimaksimalkan, ekspor ditingkatkan dengan cepat, impor kalau bisa dikurangi sedikit mungkin dan tabungan masyarakat diperbanyak. Tetapi pada praxis dilapangan ternyata pertumbuhan ekonomi justru tidak membuahkan efek terhadap penurunan angka kemiskinan, tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkat angka pengangguran. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas dan bisa jadi disebabkan tidak merata. Sebab mazab pemerataan ala Todaro jarang dipakai oleh Negara kapitalisme. Sementara mazab fiscal dan mazab moneter sudah semakin stadium empat kalau dilihat dari penyakit cancer.

Tetapi Negara berkembang seperti Indonesia ini dengan ideology pancasila rupanya terseret-seret juga dalam kubangan ideology kapitalisme. Padahal menurut bung Karno bapak revolusi Negara ini mengatakan bahwa Pancasila itu jika sila-silanya diperas makan akan terjadi gotong-royong. Ekonomi gotong royong adalah koperasi, jadi benar sekali kata Bung Hatta sebagai Wakil Presiden saat itu. tetapi kembali lagi kalau koperasi tidak dibangun dengan semangat pancasila, justru akan terperangkap juga dengan ideology kapitalisme. Sangat miris terjadi. Itu realitas terjadi dinegara ini, apalagi di daerah. Dengan semangat otonomi daerah justru harus mampu membangun ekonomi masyarakat. Bukan dengan konflik ekonomi itu dibangun, sebab pada tataran elit itu terjadi. Masyarakat hari ini perlu uluran tangan penguasa untuk cepat melakukan perubahan dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Agenda perubahan itu disesuaikan dengan visi-misi saat janji kampanye dulu, sehingga penguasa tidak kehilangan momentum di tatanan sosial hari ini.

Tatanan sosial perlu diberikan injeksi untuk bisa berdaya dengan potensi asset sosial. Asset sosial seperti tanah dan modal sosial dimasyarakat harus bisa ditumbuhkembangkan agar pemberdayaan bisa terjadi. Sebab tujuan dari pemberdayaan adalah mengeluarkan manusia dari belenggu kemiskinan. Bukan saja kemiskinan kultural, tetapi structural juga terjadi didalam tatanan sosial didaerah. Karena fundamentalisme ekonomi didaerah juga dikuasai oleh para kapitalisme local. Fundamentalisme ekonomi juga bergerak dengan tetap bergandeng tangan dengan para penguasa didaerah. Akses ekonomi didaerah selalu bagi masyarakat kepulauan selalu kalah dengan para komprador local. Patron klien di daerah juga sangat marak terjadi, akibat tidak hadirnya pemerintah dalam membenahi ekonomi mikro di tatanan sosial. Sekarang perlu kesigapan pemerintah dengan jajaran didaerah untuk memikirkan bagaimana pemberdayaan ekonomi didaerah, di tengah-tengah daerah lagi mengalami deficit.

Pemerintah harus bisa mendorong perekonomian masyarakat tentu saja tidak hanya retorika belaka, tetapi juga harus memberikan resep mujarab bagi berhasil guna pembangunan ekonomi didaerah. Dibirokrasi ada lembaga-lembaga tertentu sebagai leading sector untuk pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian dan perdagangan. Pemerintah harus jadi sosialis pada saat sekarang ini, agar presensi atau kehadiran ditengah-tengah public memberikan solusi dengan cepat dalam menghadapi krisis deficit anggaran sekarang ini. Tetapi kenapa pasar diserahkan pada mekanisme pasar, kemudian peran daerah sangat minim dalam membatasi monopoli ekonomi oleh para pengusaha.

Mekanisme pasar selalu akan memihak kepada pemodal besar dalam memenangkan pertarungan. Untuk itu perlu tangan pemerintah dalam mengelola tatanan ekonomi didaerah dengan berkeadilan dan bertujuan kemaslahatan masyarakat secara umum. Asset sosial di tengah-tengah masyarakat sangat banyak, seperti tanah perkebunan sangat luas, potensi makanan local, kerajinan tangan dari kreatifitas orang kepulauan dan lain sebagainya. dengan potensi tersebut Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk membeli produk masyarakat kemudian menjual ke Negara perbatasan. Misalnya masyarakat disuruh menanam cabe, tomat, sayur-mayur dan bermacam umbi-umbian seperti jahe, kunyit, lengkuas dan lain sebagainya. sebab daerah kita kaya akan tanaman seperti itu, seharusnya pemerintah mencari akses kedaerah perbatasan seperti singapura dan malaisiya. Itu sudah dilakukan daerah Kampar provinsi Riau, sebagai pemasok bahan baku untuk pembuatan jamu antangin versi malaisiya. Jadi pertanyaan? Kenapa tidak provinsi kepulauan riau yang jadi pemasok sumber bahan baku tersebut. Pemerintah harus cepat melihat kelemahan ini, karena sector perdagangan perlu dijdikan prioritas agar pertumbuhan ekonomi didaerah merata.

Setiap kabupaten dan kota diprovinsi kepulauan riau harus menjadikan potensi-potensi unggulan setiap daerah itu berkualitas ekspor, supaya bisa dongkrak ekonomi didaerah. Disektor pertanian dan perkebunan semua hasil dibeli oleh pemerintah. Bisa tiga bulan sekali, enam bulan sekali, dan kemudian di ekspor ke Negara Jiran. Ini kita lihat didaerah-daerah perkebunan dikuasai oleh segelintir pelaku ekonomi, tetapi kualitas ekspor. Seperti sayur-mayur, jagung dan umbi-umbian semua di kemas dengan baik dan diekspor ke Negara tetangga. Kenapa tidak pemerintah membeli hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di daerah Kepulauan, biar bisa menguntungkan petani dan juga menguntungkan pemerintah. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi di daerah akan menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Selanjutnya sumber bahan baku ikan sangat banyak didaerah kepulauan ini, kenapa sampai tidak dikelola menjadi komoditi berkualitas ekspor. Pemerintah didaerah harus berperan mengundang investor untuk menanamkan modalnya pada sector perikanan. Misalnya mendirikan pabrik pengolahan ikan, sebagai respon dari diberantasnya illegal fising oleh kementerian kelautan dan perikanan. Sehingga ikan sekarang menjadi banyak di daerah kepulauan. Tetapi sering kita lihat nelayan-nelayan kecil menjual ikannya pada toke-toke di kampung-kampung dengan murah, kemudian toke tersebut menjual ke Negara Singapura lewat tangan pengusaha ikan dinegara tersebut. Sudah seharusnyalah pemerintah jeli dalam memberdayakan ekonomi di masyarakat kepulauan. Dari sisi pendidikan juga perlu dibangun politehnik perikanan untuk menunjang kompetensi dan kapabilitas anak daerah agar mampu mandiri dan unggul.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat mutlak diperlukan saat ini, pemerintah harus melakukan studi banding ke daerah lain, tetapi persisi sama dengan daerah kepulauan. Kemudian dilihat apa saja potensi local daerah tersebut dan berkulaitas ekspor. Jangan sampai studi banding tidak membawa hasil dan merugikan keuangan daerah.

 

Oleh : Suyito

Tags
Show More
Kepriwebsite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close